JOKOWI, RELAWAN DAN PERDEBATAN

26 Agustus 2013 pukul 19:02

Juson J. Simbolon, ST *

“Anda relawan Jokowi For Presiden? Berfikir dong bro, Jokowi itu baru tiga bulan jadi Gubernur DKI, artinya belum terukur kinerjannya untuk dijadikan alasan dia layak jadi Presiden RI 2014”, inilah perdebatan diskusi penulis beberapa hari yang lalu dengan seorang teman di salah satu diskusi online.

Walau penulis mengemukakan faktor-faktor historis yang membuat penulis bersedia jadi relawan Jokowi for Presiden 2014, namun tampaknya beberapa argumntasi yang penulis kemukakan tidak dapat diterima dengan rasionalitas yang dialektis oleh seorang teman di dalam diskusi online tersebut.

Meskipun penulis kurang sependapat dengan apa yang dia sampaikan, tetapi dalam prinsip-prinsip berpendapat hal demikian menjadi lumrah setelah membaca sebuah pernyataan seorang sastrawan sekaligus Filsuf Prancis Voltaire, dimana dia berpendapat "Saya tidak setuju apa yang kau bilang, tetapi akan saya bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu". prinsip ini menjadi penting untuk membangaun peradaban modern.

Merefleksikan kejadian dan sikap ini, sepertinya para relawan Jokowi membutuhkan dasar-dasar argumentasi yang sahih, sebagai landasan dalam setiap kesempatan. Dalam kenyataan sehari-hari ada banyak pertanyaan, pernyataan yang kadang tidak mewakili kepentingan mayoritas, tentu saja hal demikian lumrah dalam bermasyarakat yang mengedepankan sikap dan pikiran terbuka.

Menjadi relawan Jokowi tentu saja tidak harus memiliki kriteria khusus, layaknya seleksi PNS, tidak pula harus memiliki dasar analisa yang mumpuni seperti para penghuni kampus dengan segudang prestasi penelitian. Dalam politik, fanatisme tanpa dasar juga sah-sah saja sebagai landasan bagi seseorang menjadi relawan dalam suksesi kekuasaan. Tetapi menurut penulis, menjadi relawan tentu saja bertindak menjadi duta yang mampu menjelaskan akan kinerja, sosok dan beberapa alasan-alasan popular maupun tidak popular dari seseorang yang didukung.

Maka kali ini, sebagai orang yang menjunjung tinggi dialog sebagai hukum dialektika menuju perubahan, tentu saja harus berpendapat dengan argumntasi yang tidak hanya bersumber dari persoalan-persoalan popular khususnya di tingkat media massa. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita menempatkan dasar-dasar pemahaman yang bisa dielaborasi menjadi pemahaman kolektif dalam bertindak dan berpendapat.

Baik, sebagai pembuka, penulis ingin menyampaikan beberapa alasan-alasan yang telah penulis uraikan dalam diskusi online beberapa hari lalu. Menjawab pertanyaan “kenapa bung harus menjadi relawan Jokowi for Presiden 2014 dan apa untungnya bagi bung juga Negara ini?”

Sebagai pertanyaan yang sangat propokatif sekaligus agitatif, tentu saja memancing sikap reaksioner penulis dengan pendapat yang mungkin sedikit meninggi dalam intonasi, jika diperhadapkan dalam situasi diskusi terbuka.

Pertanyaan satu kalimat dengan tiga jawaban tersebut terlebih dahulu penulis bedah menjadi tiga kategori jawaban. Pertama soal siapa Jokowi menurut penulis, kedua apa untungnya jika dia presiden 2014 buat penulis dan ketiga apa untungnya buat Negara ini.

Sebagai jawaban pertama dalam penggalan pertanyaan diatas, penulis ingin menjelaskan siapa Jokowi sebenarnya, tentu saja menurut versi yang penulis pahami.

Pertama, Jokowi bukanlah anak seseorang Gurubesar Ekonomi Pembangunan, sekaligus menteri dalam dua rezim yang berbeda. Bukan pula anak seorang tokoh bangsa yang telah berhasil mempopulerkan teori ekonomi pembanguan, ketergantungan (dependancie), pola pembangunan berkelanjutan (sustainable development model) hingga teori ekonomi pembanguan dengan pendekatan sosial-budaya, serta strukturalisme yang memperkokoh doktrin orde baru dengan peryataan “demi pembangunan”

Bukan pula seseorang yang terkenal hanya karena warisan kejayaan dinasti kekuasaan di masa lalu, atau sosok yang dengan gagah berani menjadi komandan pasukan khsuus dalam berbagai operasi pemberantasan-pembantaian kaum sebangsannya. Bukan pula sosok yang sangat berpengaruh dalam kejayaan masa kegelapan politik militeristik-otoritarian orde baru, dengan menjadi bagian keluarga (menatu) sang penguasa, meskipun telah sirnah seiring dengan berakhirnya masa politik pembungkaman yang diterapkan oleh rezim fasistik.

Jokowi tentu saja bukan sosok warganegara yang tidak bertanggungjawab, dengan melarikan diri ke luar negeri akibat dugaan atas pelanggaran HAM diamasa Operasi Mawar. Operasi yang tersohor guna mempertahankan rezim sang penguasa yang sudah dimakan oleh keniscayaan dialektika sejarah dan perjuanagn bangsa ini. Dan Jokowi tidak pula seperti tokoh kunci yang selalu dikait-kaitkan dengan kasus yang tidak memiliki keputus hukum dan politik tersebut, yang dapat dijadikan pelajaran bagi perjalan demokrasi dan bangsa ini di masa depan.

Juga Jokowi bukan seorang warga Negara yang berambisi bahkan amat gila jadi presiden dengan sokongan dana milyaran dalam mendirikan partai politik sendiri, akibat ketidakmampuannya menunjukkan dedikasi dalam partai lama warisan orba yang terus menguning. Medirikan partai politik dengan jargon nasionalisasi yang hingga kini belum terlihat secara nyata oleh partainnya apa dan bagaiman nasionalisasi itu dijalankan. Justeru kenyataan mengindikasikan mendirikan partai semata-mata untuk membangaun kendaraan politik demi ambisi kekuasaan.

Kedua, Jokowi bukan wargan Negara yang pernah menduduki jabatan tertinggi di Tubuh ABRI/TNI negeri ini. Yang berhasil membangun pondasi–pondasi milisi berkarakter premanisme sebagai manifestasi dari mobilisasi sipil bersenjata dan preman yang tergabung dalam Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) Pasukan ini dibentuk guna membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998. Jokowi lagi-lagi tentu saja tidak seperti tokoh yang bersikeras untuk mempertahankan eksistensi pasukan swasta tersebut, yang kini menjamur sampai pedesaan khusunya daerah-daerah perkebunan. Keberadaannya menjadi ancaman serius terhadap perjuangan hak-hak Ekosob rakyat dalam berbagai persolan.

Salah satunya adalah persolan kompleks "menahun" yang terus terjadi di Sumatera Utara, yaitu masalah konflik Tanah dengan PTPN II, hampir diseluruh areal konflik Agraria khususnya masalah perampasan tanah dimasa politik pembangunanisme, Pam Swakarsa bertindak sebagai garda terdepan dalam menghadang perjuangan kaum tani. Tidak segan-segan menggunakan kekerasan dengan senjata tajam membunuh tokoh-tokoh gerakan rakyat.

Parahnya sesama milisi (pam swakarsa) dengan ormas-ormas lain binaan militer, dalam perebutan lahan sering menjadi teror menakutkan di berbagai daerah. Kenyataan demikain tidak saja terjadi didaerah pedesaan, di kota-kota besar saat ini juga praktek kekerasan sipil dengan kedok agama menjadi pemandangan sehari-hari yang hampir menjadi absurditas bernegara. Mungkin kita boleh melihat latar belakang, tokoh-tokoh kunci dari ormas tersebut mulai berdiri hingga saat ini, dan apa kaitannya dengan siapa.

Lagi-lagi perlu dikemukakan Jokowi bukan seorang purnawirawan yang sangat berambisi mengejar kekuasaan dari calon presiden yang dibesarkan oleh rezim orde baru dengan pendekatan politik ABG (Abri, Birokrasi, Golkar), hingga ke calon wakil presiden dengan membentuk partai politik sendiri. Bukan pula sesorang yang ingin mengejar kekuasaan dengan berpura-puran respect terhadap orang miskin, dengan berusaha dalam sorotan media massa mengkonsumsi nasi aking, demi membangun citra dan mendongkrak elektabilitas dalam pemilihan presiden periode yang lalu.

Ketiga, Jokowi bukan seorang Wargan Negara yang sejak “orok” telah kaya raya, sehingga berpengaruh dalam keputusan ekonomi, politk juga dalam pengemplangan pajak, atau dalam bahasa Sri Mulyani disebut sebagai kartel. Bukan pula sosok yang dibesarkan oleh orde baru dengan kekuatan uang mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik dari partai hingga keputusan di tingkat eksekutif, legislative dan yudikatif.

Tentu saja Jokowi bukan orang yang memiliki stasiun televisi yang dapat digunkan sebagai media berkampanye sesuka hati dari istri, anak, menantu dan anak buahnya yang merupakan mantan public figure di negeri ini demi mempopulerkan niat dan ambisinya hingga ke pelosok negeri. Tentu saja Jokowi bukan seseorang yang telah menorehkan sejarah kepedihan rakyat pedesaan lewat operasi bisnisnya yang berhasil mensengsarakan ribuan warga di Sidoarjo. Dengan politik dagang sapi bersama partai warisan lama, berhasil membebankan rakyat lewat pemanfaatan pemerintah yang “loyo” sebagai penaggung beban akibat kerugian operasi perusahaannya lewat APBN.

Bukan pula tokoh kunci partai yang bersifat Anti Rakyat Banget (ARB) saat usulan perubahan APBN 2013, dengan menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi ditengah sebagain besar warga harus berhadapan dengan masa-masa tahun ajaran baru dan menjelang Idul Fitri.

Keempat, Jokowi bukan pula seorang yang mewakili Partai politik matahari putih, seputih uban di kepala yang terus berganti-ganti kedudukan walaupun di semua kementerian tidak pernah memberikan prestasi yang membanggakan. Tentu saja dalam konteks ini Jokowi bukan besan sang presiden, yang banyak menciptakan lagu-lagu melo ditengah kinierja yang tidak memberikan perubahan saat korupsi kian subur melebihi kesuburan Eang Subur oleh gerombolan partainnya yang sangat rakus dan mengerikan, sehingga mampu menciptakan transisi demokrasi Indonesia menuju negara kleptokrasi.

Tentu saja, Jokowi bukan seorang menteri koordinator yang sesat pikir dalam menghadapi arus urbanisasi ke Ibu Kota, dengan berpendapat bahwa salah satu penyebab urbanisasi ke Jakarta adalah masalah ketetapan UMP 2013. Bukankah jauh sebelum adanya disparitas lumayan jauh antara UMP DKI Jakarta dengan daerah, Ibu Kota sudah kebanjiran pendatang sejak masa pra kemerdekaan? Pertanyaan ini layak “dilemparkan” ke meja sang Menko agar kembali belajar sejarah. Tentu saja tujuan mulianya agar sang menko dalam berpendapat dapat dengan benar, khususnya memikirkan bagaimana sebenarnya membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Dengan begitu, sang menteri mungkin akan menyadari bahwa dirinya tidak layak menjadi presiden sampai kapanpun.

Kelima, Jokowi lagi-lagi bukan anak seorang pejabat TNI yang telah berhasil menempatkan namanya sebagai tonggak berdirinya kekuasaan orde baru lewat penumpasan dan mungkin juga kejahatan kemanusiaan sejak 30 September 1965.

Dengan jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan, tentu saja memiliki hak terselubung untuk menjadikan anaknya sebagai generasi kemiliteran di hari yang akan datang. Meskipun akhirnya hanya menjadi jenderal biasa-biasa saja tanpa prestasi yang dapat dikenang dan dibanggakan oleh bangsa ini. Tetapi karena keluarga dekat, atau adik ipar sang penguasa jabatan di militer menjadi mudah diraihnya walau tanpa prestasi yang berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa ini.

Menjadi keluarga rezim berkuasa, kelihatannya menjadikan sesorang mudah terkenal, mudah masuk dalam lingkaran elit partai, dan bisa jadi sudah dipersiapkan menjadi calon presiden dari partai koruptif tersebut meskipn ada konvensi-konvensian. Hal ini mungkin saja berkaitan dengan masa depan keluarga atau kepentingan praktek keluarga penguasa jika kekuasaan tidak dipengang oleh keluarga atau kerabat rezim saat ini. Kondisi ini mengantarkan ingatan penulis atas kemunculan buku Gurita Cikeas yang merupakan studi media yang dilakukan oleh George Junus Aditjondro. Kasus dan buku ini mampu menjadi babak baru kesadaran naïf rakyat akan sosok dan kegagahan sang presiden melankonis.

Keenam, Jokowi bukan pula salah satu kader-kader soehartois yang tercerai berai, akibat matinya sang pemimpin sebenarnya (bos besar). Popularitas Jokowi bukan dibangun atas manipulasi informasi dengan iklan di media massa miliknya sendiri. Lewat televisinya pula berhasil mengelabui seluruh rakyat dengan mendirikan ormas, yang sebelumnnya diklaim tidak akan menjadi partai politik. Belakangan kebohongan itu menjadi terbukti dengan hadirnya partai baru peserta pemilu dengan kondisi perpecahan di usia dini, akibat tradisi dan upaya oligarki yang dibangun dalam partai hasil rekayasan tersebut.

Jokowi tentu saja bukan tipikal yang selalu berpidato berapi-api di televisinnya sendiri walau semua sadar dia belum pernah berbuat untuk republik ini selain berperan melanggengkan kekuasaan orba yang anti demokrasi. Berpuisi dengan topik nasionalis sejati, paling perduli dengan masa depan republik, paling demokratis, walau bukti telah nyata bahwa demokrasi dalam partainya dan perusahaan medianya sediri belum pernah tumbuh, bahkan berusaha untuk dibunuh (baca kasus wartawati salah satu tv swasta)

Ketujuh, Jokowi bukan pula seorang menteri aktif sekaligus pengusaha berkaliber Nasional yang tidak mampu mengendalikan lonjakan harga-harga sembako pasca kenaikan BBM dan Idul Fitri. Kinerjanya yang paling nyata hanyalah memiliki banyak kesempatan untuk memajang foto-foto “narsis” dengan pernyataan yang jauh dari kenyataan.

Bukan pula tipikal manusia yang selalu ingin numpang “ngetop” atas prestasi orang lain. Bayangkan seorang menteri urusan Tahu Tempe “heboh” menjadi penyambut atlet bulu tangkis yang hadir dengan oleh–oleh juara dunia. Sampai-sampai seorang teman satu tidur di rumah bertanya, “Apa urusan menteri Tahun Tempe dengan Juara Bulu Tangkis?” Tentu saja penulis menjawab "urusan numpang ngetop doang mama”

Mungkin saja masih banyak yang tidak penulis ketahui dari sisi Jokowi, tetapi paling tidak beberapa hal diatas merupakan gambaran yang tidak dicerminkan oleh sosok Jokowi sebagai pribadi, sebagai pekerja keras, juga berdasarkan garis keturunan. Hal-hal seperti diatas sudah menjadi kebiasaan yang dapat “membonsai” demokrasi kita hanya berada dalam level kelas atas. Menurut penulis ada fakta-fakta yang sangat menarik untuk diperhatikan sebagai anti thesa dari kriteria diatas. Juga penting sekali untuk dieksplorasi lebih jauh.

Pertama, Jokowi adalah anak seorang tukang kayu di kota Solo Jawa Tengah. Perjalanan hidup dan karir politiknya tidak se-enak dan segampang kebayakan tokoh-tokoh popular negeri ini. Pengalaman hidupnya telah menempahnya menjadi pribadi yang sangat manusiawi, mengerti akan kesulitan ekonomi hingga mampu membaca pikiran rakyat dengan kesabaran dan ketegasan. Pekerjaan nonformal semasa semasa kecil dia pernah lakukan, dari berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah, bukankah hal-hal demikian masih rutinitas mayoritas masyarakat kita?

Secara biologis, Jokowi merupakan anak dari tukang kayu, pasangan warga biasa dengan bapak Noto Mihardjo dan ibu Sujiatmi Notomiharjo. Jika ditinjau dari sudut sosiologis, Jokowi dibesarkan oleh tradisi dan kultural Suku Jawa yang amat santun, namun secara historis daerah yang memiliki sejarah panjang "pergulakan pemikiran" dan kenyataan politik dan perjalanan bangsa ini.

Dengan segudang pengalaman luar negeri semasa berbisnis meubel, tentu saja membentuk cara berfikirnya menjadi pekerja keras, memiliki relasi dan referensi bagaimana membangun sebuah peradaban di kota besar. Dalam diri Jokowi, menurut penulis hadir optimisme dari kelas menengah kebawah akan perubahan dari seorang pemimpin dan optimisme bahwa garis keturunan bukan penentu siapa yang layak memimpin daerah juga bangsa ini.

Kedua, Dalam dunia politik, Jokowi merupakan sosok yang mampu menghadirkan kesejukan dalam perbedaan. Ditengah tingginya gesekan Suku Agama dan Ras atau primordialisme politik di negeri ini, Jokowi justeru menempatkan pendampingya dengan latar belakang agama hingga suku minoritas dalam mempimpin daerah. Bukti pula telah menunjukkan bahwa keserasian dalam memimpin daerah antara Walikota dan Wakil Walikota telah memberikan petunjuk bahwa, Jokowi tidak pernah menganggap wakilnya hanya sebagai pelengkap perangkat negara. Tidak menempatkan kepentingan pragmatisme menjadi dasar dalam memimpin daerah. Hal-hal demikian menjadi modal dasar untuk membangun negeri ini dari perpecahan yang kadang menjadi “mainan” politik para elit di republik ini untuk memenuhi kepentingan golongan.

Ketiga, Dalam dunia pendidikan dan kesehatan, Jokowi juga memperkenalkan sistem pelaksanaan, evaluasi dan efektifitas Kartu Sehat dan Kartu Pintar yang mampu diterima dengan tingkat adaptasi yang amat singkat. Juga hal menarik sekaligus paling fenomenal adalah perhatian dan dukungannya dalam pengembangan SDM masyarakat khusunya pelajar Indonesia dalam berinovasi lewat mobil Esemka.

Keempat, Jokowi merupakan sosok yang mamapu membukan hati dan pikiran warga Solo, dengan kemampuan "Diplomasi Meja Makan" yang dia meiliki, Jokowi tentu saja menerapkan kebijakan dengan penuh solusi dengan dasar-dasar kemanusiaan.  Ditengah ganasanya SAT POL PP dalam penggusuran Pedangan Kaki Lima (PKL) hampir disuluruh negeri, Jokowi mampu melakukan terosan baru dalam penataan Kota Solo dengan merelokasi Taman Banjarsari tanpa gejolak yang mengakibatkan banyak kerugian materil dan moril. Memperjuangkan Surakarta menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima tahun 2006. Membangun kembali kota solo dengan sentuhan budaya dan kedaerahan yang khas sehingga menimbulkan semangat baru untuk seluruh kota-kota di jawa dengan slogan “Solo, Spirit of Java” yang dikenal dengan kebijakan rebrending solo.

Kelima, Jokowi merupkan sosok pekerja keras yang selalu diragukan diawal kepemimpinannya, tetapi fakta telah membuktikan keberpihakannya pada kearifan lokal, menjadi pertanda semangat nasionalisme sekaligus ekonomi kerakyatan yang sangat teguh dalam dirinya. Salah satu yang paling menarik dalam ingatan penulis adalah penolakan Jokowi terhadap pembangunan mall di bekas pabrik es Saripetojo di Solo dan keteguhan sikapnya hingga membuat Gubernur Jawa Tengah kesal.

Disisi lain, berkat kerja kerasnya, pelayanan dan pengabdiannya terhadap rakyat solo, Jokowi telah berhasil membuka mata hati warga solo dengan memilihnya kembali hingga pemenang dalam Pilkada Lebih dari 90%, sekaligus persentasi perolehan suara tersebut menjadi catatan sejarah pemilihan langsung kepala daerah di repubik ini.

Jokowi juga telah mampu mebuka mata dunia, berkat kinerjanya memimpin solo, Jokowi berhasil menjadi walikota terbaik ketiga dalam World Mayor Project 2012 yang diselenggrakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan walikota dunia berbasis di Inggris, setelah Walikota asal Spanyol dan Australia.

Keenam, Bahkan Jokowi telah berhasil membuka mata hati warga DKI Jakarta, dengan kemenanganya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013, ditengah skeptisme yang akut, Jokowi telah membuka mata warga DKI dan Indonesia, di awal kepemimpinannya, terobosan dalam menata Waduk Pluit yang telah bertahun-tahun tidak terurus menjadi asri kembali dan fungsinya berangsur-angsur pulih.

Meskipun upaya-upaya LSM dan KOMNAS HAM mengundang "intervensi pihak luar" dalam penataan Waduk Pluit, tetapi Jokowi tetap tenguh pada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, tanpa menelantarkan warga bekas penghuni waduk pluit, tentu saja dengan merelokasi warga ke rumah susun dengan fasilitas lengkap. Sikap ini seolah mengisyaratkan bahwa "biar saya urus negaraku sendiri" sosok nasionalis sejati yang tidak gampang di ombang-ambingkan oleh misi-misi terselubung negara lain.

Penataan Pasar Tanah Abang dengan solusi yang tidak meimbulkan gejolak dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, Penataan Pasar Minggu dan penataan pelayanan birokrasi yang efektif juga pengawasan yang sangat ketat terhadap kinerja birokrasi dan perangkat-perangkat daerah lainnya.

Tentu saja, tulisan ini diharapkan untuk menimbulkan perdebatan baru, penulis dengan sengaja tidak menghadirkan beberapa fakta-fakta penting yang harus dielaborasi dari sosok, kinerja dan harapan terhadap Jokowi. Secara prinsip paling tidak tulisan ini sebagai media belajar bagi penulis dalam belajar menulis tentang sesuatu hal, dan berjanji akan melanjutkan tulisan ini dalam pembahasan lain tentu saja setelah menghadirkan diskusi dialogis yang dialektis.

Jakarta, 26 Agustus 2013

Juson J. Simbolon