MENTERI PUAN MAHARANI & PRAMONO ANUNG DITUDING SETNOV DALAM KASUS E-KTP

Kompas 24 Maret 2018

"Siapapun Harus Berani Bertanggung Jawab"

Penggalan kalimat ini di sampaikan Presiden Jokowi, saat dintanya tentang muculnya nama 2 Kabinet Kerja asal PDIP dalam persidangan Kasus E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dimana 2 Menteri ini dituding oleh Setya Novanto menerima aliran dana E-KTP dengan jumlah yang cukup besar saat mereka menjabat alat kelengkapan DPR-RI.

Tanggapan yang sama juga pernah di utarakan oleh Jokowi saat ditanya tentang Setya Novanto sebelum resmi di tahan KPK, dengan jawaban yang sama pula kala itu.

Lanjutan kalimat diatas, penekanan ada pada kalimat "Catatan sekali lagi, jika ada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat silahkan" (Diproses Hukum) Pernyataan dalam video klik disini

Pernyataan ini bisa jadi sikap Jokowi yang tidak setuju dengan segala bentuk Korupsi, maka mempersilahkan siapapun dia, baik dari internal kabinetnya sendiri, internal Partainya, tdk akan ada perlindungan politik jika benar-benar ada fakta dan bukti hukum yang kuat.

Atau sikap dan kemampuan Jokowi, yang selalu mengerti atas proporsi dalam menyelesaikan kegaduhan. Dimana kegaduhan akibat persoalan hukum ya diselesaikan dengan proses hukum, jika persoalan akibat lobby politik, juga diselesaikan dengan lobby politik.

Point pentingnya adalah, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. #e-ktp #setyanovanto #jokowi