POLITIK KENTUT, NASI BASI & SANTUY

Januari 2020 Yang Santuy 
Sejak Desember 2019 berakhir, yang saya ingat postingan terakhir adalah keseriusan saya berkoar-koar di Medsos soal “menolak” rencana ekspor Baby Lobster oleh Kementerian KKP yang merupakan Kader Partai Gerindra. 

Sejak itu, saya menahan diri tidak memposting tentang apapun terkait isu sosial politik di sosmed pribadi dan di kolom komentar postingan group. 

Apa sebab; Pertama, sejak 31 Desember 2019 hingga sekitar 2 Januari 2020, pemberitaan Banjir Jakarta menjadi perbicangan sengit di media sosial. Banyak kritik, ada pujian dan ada pula hujatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Tetapi saya hanya membaca sekilas dan sama sekali tidak berniat komentar atau memilih santuy menikmati akhir tahun 2019 dan tahun Baru 2020 di seputaran Jateng dan DIY. 

Kedua, selain soal santuy menikmati liburan, alasan sederhana lainnya bukan soal rumah saya tidak terdampak banjir, atau bukan karena saya tidak berempati pada korban banjir. Namun karena soal banjir di musim hujan adalah hal yang biasa saja di DKI Jakarta. 

Setiap tahun banjir pasti terjadi di DKI Jakarta, siapapun dan dari partai manapun yang jadi Gubernur maupun Presidenya, jadi tidak perlu heboh dan menyalahkan atau menghujat siapapun soal itu. 

Oleh karenanya, bersyukur menjadi sikap terbaik, setelah hujan tiba membasahi bumi, juga mensumplai air baku untuk sumur-sumur kering sejak beberapa bulan kemarau panjang. 

Lagi pula, menurut saya masalah banjir menjadi heboh dimana-mana adalah karena masuknya komentar para politisi, partisan, para relawan politik dan munculnya wacana Anies Baswedan akan dicalonkan menjadi Capres 2024, setidaknya wacana ini sudah dibuka oleh Partai Nasdem. 

Jikapun harus melihat faktor-faktor politik itu, untuk saat ini Anies Baswedan adalah Capres yang “paling terlihat” untuk suksesi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 mendatang.

Oleh karena itu, banjir Jakarta akan menjadi "berkat" bagi partai pendukung Anies Baswedan di 2024, karena setiap banjir di Jakarta nama Anies Baswedan akan selalu dibicarakan oleh warga dan bukan hanya oleh warga DKI Jakarta.

Dengan Banjir nama Anies Baswedan akan semakin melambung dalam konteks popularitas, mengingat hater dan pendukung Anies pasti sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. 

Akhirnya di saat yang bersamaan antara banjir DKI Jakarta dan kepentingan politik campur aduk menjadi satu. Yaitu saling rebut simpati dan saling hujat di sisi yang lain. 

Dengan kondisi demikian, buat apa meributkan soal banjir, toh suatu saat akan berlalu begitu saja pada waktu musim kemarau telah tiba, dan akan muncul kembali ketika musim hujan datang.

Natuna dan Nasi Basi 

Belakangan, setelah isu illegal fishing membidik kementerian KKP, isu kelautan ini bergulir menjadi issue kedaulatan dan klaim wilayah kedaulatan Indonesia. 

Dalam isue ini juga saya sama sekali tidak tertarik untuk berkomentar. Ada pula alasan untuk itu, selain alasan yang sama dengan isu banjir Jakarta yang telah saya sebut di awal, hal lain sebagai faktor utama saya “tidak latah” soal teriak-teriak nasionalisme, kedaulatan dan bla bla ala sosmed tentang isu Natuna. 

Pertama, Bagi saya isu soal Natuna adalah isue lama yang “dihangatin” kembali. Ibarat nasi yang sudah basi, kemudian dipanasin kembali agar bisa dimakan oleh orang yang tidak tau. Jadi buat apa membahas nasi basi ? sema sekali tidak menarik menurut saya. 

Kedua, kalau manduga apa yang sedang terjadi, saya beranggapan isue ini telah membidik posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertahanan sekaligus. 

Artinya apa? isue ini seolah mengindikasikan bahwa ada “kelompok politik” yang sudah mulai tidak nyaman atas posisi kedua kementerian ini dijabat oleh Kader Gerindra, yang sejak awal menjadi penantang Partai-partai pendukung Jokowi pada Pilpres 16 April 2019 lalu.

Oleh karena itu, “menggoyang” kedua posisi ini adalah hal yang sangat lumrah terjadi di tengah politik pragmatisme nasional yang sangat terbuka.

Maka membahas kedua hal itu hanyalah mendatangkan kesia-sia’an yang akan menghabiskan kuota internet, baterai hand phone, juga terjebak pada hal-hal basi di tengah negara lewat pemerintah tidak memiliki obsesi nasional atas perairan natuna. 

Oleh karenanya, memilih santuy atas isu tersebut adalah pilihan terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Purn. Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan Repubik Indonesia ketika ditanya wartawan terkait isu klaim Tingkok atas Natuna. 

Maka, mari bersantuy agar selalu dalam kondisi prima, dengan tetap berpegang pada sebuh sikap bahwa isu apapun terkait politik-ekonomi dan sebagainya, pasti akan berlalu begitu saja meski sekeras apapun itu terjadi. 

Layaknya “ketut” isue politik itu baunya akan menyebar seketika, dan akan hilang begitu saja ketika semua sudah menikmati aroma dan rasanya.

Dan pada akhirnya, mari bersantuy, walau ada yang kentut.๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†

Jakarta 06 Januari 2019
Indonesia Santuy Sociaty

Tidak ada komentar